Siapakah Yang Paling Besar Imannya

Oleh :

Oky Widyanarko

Pustakawan Universitas Surabaya

Dalam kehidupan sehari-hari kata “iman” sering kita dengar seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan iman kepada hari akhir. Tapi sebenarnya arti iman itu sendiri apa. Iman secara etimologis berarti 'percaya'. Perkataan iman diambil dari kata kerja 'aamana' -- yukminu' yang berarti 'percaya' atau 'membenarkan'. Perkataan iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam Surat At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada Allah, Rasul dan Para Imam [http://id.wikipedia.org/wiki/iman]. 

Iman dalam Sebuah Riwayat

Diriwayatkan oleh Umar bin Khatthab r.a., beliau berkata : saya bersama Rasulullah s.a.w sedang duduk-duduk. Rasul s.a.w. bertanya kepada para sahabat, "Katakan kepadaku, siapakah yang paling besar imannya?" Para sahabat menjawab; 'Para malaikat, wahai Rasul'. Nabi s.a.w bersabda, “Tentu mereka demikian. Dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, karena Allah s.w.t telah memberikan mereka tempat”. Sahabat menjawab, “Para Nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah SWT, wahai Rasul”. Nabi s.a.w. bersabda, “Tentu mereka demikian. Dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, karena Allah SWT telah memberikan mereka tempat”.

Sahabat menjawab lagi, “Para syuhada yang ikut bersyahid bersama para Nabi, wahai Rasul”.
Nabi s.a.w. bersabda, “Tentu mereka demikian. Dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, karena Allah SWT telah memberikan mereka tempat”.
 
Siapakah yang Paling Besar Imannya

Para sahabat kemudian bertanya, “lalu siapa, wahai Rasul”? . Ternyata jawaban Nabi Muhammad s.a.w. seperti pada sabda beliau,

Mengelola Stres di Tempat Kerja : Renungan bagi Pustakawan *)

Oleh :

Hari Subagijo **

Oky Widyanarko ***

Stres di tempat kerja bukan suatu fenomena yang aneh.Stres dapat menghinggapi siapa saja tidak terkecuali seorang pustakawan. Rutinitas pekerjaan dan beban kerja yang tinggi di perpustakaan dapat menjadi penyebabnya. Bahkan sebuah perusahaan asuransi bernama Northwestern National Life Insurance Co. mengatakan “stress di tempat kerja benar-benar mewabah”. Sebenarnya stres itu apa ?.

Definisi Stres

National Safety Council mendefinisikan stres sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional dan spiritual manusia, yang pada suatu saat dapat mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. Bila stres mengancam fisik manusia maka gejala yang muncul dengan cepat dapat berupa respon terhadap denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, ketegangan otot meningkat, produksi keringat meningkat dan aktivitas metabolic meningkat. Referensi lain mengartikan stres sebagai kelebihan tuntutan atas kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan tersebut.

Penyebab Pustakawan Stres

Bila melihat hasil riset yang dilakukan oleh Thomas Mann pada Oktober 2005 menunjukkan bahwa hampir 89% student di Amerika Serikat masih mengandalkan sumber informasi dalam bentuk cetak seperti buku dan journal yang ada di perpustakaan.  Merekapun masih tergantung bantuan pustakawan dalam pencarian informasi, layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku, jurnal atau sumber informasi dalam bentuk cetak lainnya, sehingga hal ini juga berpengaruh pada tingginya beban kerja seorang pustakawan. Coba bisa anda bayangkan jika semua student Harvard of University yang memiliki koleksi tidak kurang 15 juta buku dan 90 jaringan perpustakaan bergantung pada pustakawan maka entah apa jadinya tingkat kesibukan pustakawan disana. Kondisi dimana terlalu banyak hal yang harus dilakukan oleh pustakawan atau pekerja perpustakaan  dan tidak cukup waktu untuk mengerjakannya adalah bibit-bibit timbulnya stres.

Penyebab stres sendiri dapat didefinisikan ke dalam beberapa kelompok yaitu :

1. Penyebab organisasional
• Kurangnya otonomi dan kreativitas, harapan, tenggat waktu dan kuota yang tidak logis, relokasi pekerjaan untuk pustakawan, kurangnya pelatihan bagi pustakawan, karier yang melelahkan, hubungan dengan pimpinan kurang harmonis, dituntut selalu mengikuti perkembangan iptek yang up to date, bertambahnya tanggungjawab tanpa pertambahan kompensasi dan selalu menjadi oknum yang dikorbankan jika kinerja perpustakaan buruk
2. Penyebab individu
• Pertentangan antara karier dan tanggungjawab keluarga, ketidakpastian ekonomi, kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap profesi pustakawan, kurangnya pengakuan kerja di bidang kepustakawanan, kejenuhan, ketidakpuasan kerja, kebosanan, konflik dengan rekan kerja (sesama pustakawan, pekerja perpustakaan, pimpinan)
3. Penyebab lingkungan
• Buruknya iklim lingkungan kerja, Diskrimasi ras dalam pekerjaan, pelecehan seksual yang dilakukan rekan kerja, pimpinan atau user perpustakaan, kekerasan di tempat kerja, kemacetan saat akan berangkat atau pulang kerja

Upaya Penanggulangan

Hal lainnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghindari stres bagi pustakawan sebagai individu adalah dengan mengikuti saran-saran berikut ini.:

• Pantaulah perilaku pribadi sendiri, buat catatan tentang perilaku itu, dan tentu saja, lanjutkan dengan mengubah perilaku tersebut (self-monitoring).
• Sesuaikan program aktivitas anda dengan jadwal yang cocok dengan kebiasaan anda (tailoring). Misalnya, bila anda tidak mampu bangun pagi, hindari melakukan aktivitas pagi hari.
• Berikan insentif, penghargaan, rewards, atau reinforcement apabila anda telah selesai melakukan suatu aktivitas atau program sesuai dengan rencana anda secara sukses. Insentif ini dapat berupa barang atau uang.
• Sama halnya seperti insentif berupa materi; senyum manis, pujian, atau ucapan sayang (social reinforcement/social support) dari orang lain ketika anda telah melakukan sesuatu dengan berhasil pun dapat menjadi insentif yang kuat dan bermanfaat.
• Buatlah kontrak pribadi (self-contracting) untuk melakukan hal-hal yang selama ini telah tertunda atau terabaikan. Misalnya, niat untuk bangun pagi, datang tidak terlambat, berdandan lebih cepat, dan lain-lain.
• Kalau perlu, buatlah kontrak (perjanjian) dengan orang-orang yang penting secara pribadi (significant others) seperti suami, istri, teman, dan lain-lain. Janji semacam ini akan memperkuat kemauan anda untuk mengubah apa yang ingin anda ubah.
• Ubahlah sesuatu secara bertahap, misalnya dari yang paling sederhana atau mudah ke yang paling kompleks atau sukar (shaping).
• Usahakan untuk mempunyai sesuatu atau seseorang yang dapat memperingati anda bahwa sesuatu perlu dilakukan atau sudah dilakukan.
• Jadilah anggota suatu kelompok (self-help groups) yang terdiri dari orang-orang dengan nasib atau kesuliatan yang sama (similar health and lifestyle problems). Ini dapat memberikan dukungan emosional bagi penderita stres.

Catatan Akhir

Bagaimanapun juga pustakawan mempunyai kemampuan terbatas maka harus ada upaya dari pihak organisasi (Yayasan, Universitas, Perpustakaan), individu (pustakawan sendiri) dan perbaikan lingkungan agar dapat mengurangi tekanan-tekanan yang dapat timbul kepada seorang pekerja sehingga sebagai profesional, pustakawan selalu terhindar dari gejala stres.

Daftar pustaka

·        Atkinson, jacqualine M.(a.b) F.X. Budiyanto, Mengatasi Stres di tempat kerja, Jakarta : Binarupa Aksara, 1997

• Mann, Thomas, Survey of Library User Studies, http://www.guild2910.org/google.htm, akses 5 Maret 2008

·        National Safety Council, Manajemen Stres, Jakarta : EGC, 2003

• Stres di Tempat Kerja, (http://www.geocities.com/dokterchandra/artikel_penanggulanganstress.html), akses 3 Maret 2008

* Artikel ini pernah dipublikasikan di jurnal Perpustakaan Universitas Surabaya, Vol.2 / 2008

** Staf Perpustakaan Universitas Surabaya

*** Pustakawan Universitas Surabaya

PENDEKATAN SEJARAH DALAM MENGELOLA ORGANISASI

REFLEKSI UBAYA DALAM RANGKA DIES KE 39

OLEH

Oky Widyanarko *)

MEMANDANG SEJARAH

Bagaimana Sejarah perkembangan Ubaya ketika pertama berdiri sampai saat ini. Jika pertanyaan ini diajukan kepada mahasiswa, karyawan atau dosen tentu dapat kita duga hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, Sebut saja beberapa pelaku sejarah yang saat ini dapat kembali menceritakan perkembangan sejarah Ubaya, diantaranya  nama-nama Stany Soebakir (Ketua Yayasan), Drs.Ec. Wibisono H, MS (Rektor Ubaya), Anton Prijatno,SH (Mantan Rektor), Prof. Dr. Eko Sugitario,SH, Prof Sutaryadi. Drs. Darmo Handoyo,Apt, Dra. Elisawati Wonohadi,Msi,Apt dan masih banyak dosen  dan beberapa karyawan senior yang masih aktif.  Sebenarnya apa itu Sejarah. Apa yang sudah terjadi, kita anggap sebagai sejarah atau boleh kita mengatakan rekonstruksi masa lalu ( Kuntowijoyo, 2005). Mendiang Proklamator Bung Karno pernah mengingatkan kita akan “Sejarah” dengan pidatonya yang terkenal di jaman revolusi dulu dengan istilah “Jasmerah” atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa pahlawannya. Bagaimanakah peran sejarah dalam kehidupan kita saat ini. Ada Tiga hal penting saat ini yang dapat kita jadikan pelajaran  bagaimana kita sebagai komunitas yang hidup di Ubaya pada tingkat pengetahuan dan keterlibatan tiap orang yang berbeda-beda memandang sejarah dengan arif. Sejarah bukanlah mitos atau cerita bohong tapi juga jangan memandang sejarah sesuatu yang sangat empiris atau harus ilmiah. Sebaiknya kita memandang sejarah sebagai ilmu yang menghargai peran manusia, peran waktu, dan mempunyai makna sosial yang tinggi. Dengan mengetahui makna sejarah itu kita berharap dapat menjadi orang bijak dalam mengelola sebuah organisasi sebesar Ubaya ini

SEJARAH DALAM KONTEKS MANAJEMEN

Prinsip sejarah apa yang sebenarnya dapat dipakai dalam mengelola organisasi. Jawabannya sangat banyak tergantung bagaimana kita memanfaatkan dalam konteks wacana atau aplikasinya. Sejarah menghargai peran manusia sangant besar karena manusia dianggap sebagai pelaku sejarah itu sendiri. Dalam organisasi modal awal yang diperlukan ada 3 yaitu SDM, Kapital dan  Sistem. Tanpa SDM organisasi tidak akan dapat berjalan. Maka perlu pelaku yaitu manusia itu sendiri. Pelaku Organisasi tersebut kemudian memanfaatkan Sistem dan Modal awal yang ada untuk menjalankan organisasi, yang dilakukan pertama adalah membuat planning atau rencana, mengadakan konsolidasi (Organizing),  melaksanakan rencana (Actualisasi), melakukan control dan evaluasi. Langkah berikutnya bagaimana pelaku organisasi ini memikirkan efektifitas dan produktivitas atas usahanya. Maka pelaku organisasi harus menghargai waktu. Waktu yang telah lampau tidak dapat kita ulang. Dipastikan prinsip “Evaluasi” dalam organisasi selalu ada sebagai sarana  untuk instrospeksi diri apa kita sudah benar dalam menjalankan organisasi. Waktu adalah uang demikian slogan yang selalu kita dengar tapi dalam sejarah, waktu adalah “perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan” (Kuntowijoyo, 2005). Organisasi harus dinamis mengikuti perkembangan, tidak stagnan atau jalan ditempat. Dikelola secara berkesinambungan tidak hanya seumur jagung lalu mati, Proses dalam organisasi selalu mengikuti pola pengulangan dimana ada input yang dimasukkan dan berakhir dengan output yang dihasilkan. Dan jangan lupa tanpa inovasi organisasi hanya membuat jenuh di mata saja. Inovasi sebagai sarana perubahan sehingga mendukung perkembangan organisasi yang optimal. Ubaya tidak berdiri gagah dengan kaki sendiri ada faktor ekternal yang mendukungnya. Mahasiswa, orang tua, donator, pemerintah, pihak swasta yang memberi beasiswa dan masyarakat yang hidup disekitar Ubaya ini. Jadi keberhasilan  organisasi dapat dipandang dengan seberapa besar makna sosial yang telah diberikan oleh Ubaya kepada faktor eksternal atau masyarakat di sekitarnya.

LAMPAU, SAAT INI DAN RAMALAN KE DEPAN

Prinsip ini harus diingat setiap pengambil keputusan di kampus ini. Jangan pernah tinggalkan Sejarah. Kegagalan-kegagalan  yang lalu bisa menjadi pelajaran yang berharga sebaliknya keberhasilan bisa menjadi cambuk agar kita tidak cepat puas karena tantangan didepan tentunya telah menanti. Waktu yang berjalan akan terus mendorong kita untuk berpikir apa yang akan kita lakukan saat ini atau hari ini. Ingat yang kita lakukan hari ini atau saat ini harus lebih baik daripada hari atau saat kemarin…jika tidak kita tidak pernah belajar dari sejarah alias melakukan pembodohan. Ibarat kita sedang mengendarai kendaraan yang selalu berjalan ke depan untuk mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, Kita tetap harus hati-hati dengan memperhatikan rambu-rambu, kondisi jalan di kiri dan kanan kendaraan dan hati-hati pula terhadap sesuatu yang terjadi di belakang kita. Sejarah itu ibarat kaca spion di kendaraan  yang membantu kita melihat kejadian atau kondisi perjalanan yang baru saja dilewati. Sejarah akan membawa kita dalam kehati-hatian. Bagaimana dengan ramalan ke depan apakah sejarah tidak diperlukan lagi. Untuk melakukan forecasting maka perlu dibutuhkan data atau peristiwa lalu dan data atau peristiwa saat ini ( up to date). Dengan trend yang tergambar maka tidak ada salahnya jika organisasi selalu  membuat ramalan-ramalan usahanya apakah akan berhasil atau tidak di masa datang.

MENYIAPKAN PELARI SPRINT,  MARATHON DAN ESTAFET

Pelaku sejarah mempunyai batas waktu atau mempunyai dimensi waktu yang terbatas. Ada beberapa pendiri Ubaya saat itu tidak akan pernah menjadi pelaku sejarah ketika Ubaya telah megah seperti ini atau Ubaya 20 tahun kedepan misalnya. Mereka dibatasi dimensi waktu ketika menjelang usia tua ,memasuki masa pensiun, dan wafat. Demikian pula pelaku organisasi, mereka akan masuk, terlibat di dalamnya dan kemudian harus mengakhiri pengabdiannya terus silih berganti seiring berjalannya waktu. Maka sudah saatnya Ubaya perlu memikirkan model pelari cepat yang merupakan para pioneer atau penggagas ide sehingga perubahan yang terjadi di Ubaya diharapkan  sangat cepat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menyiapkan pelari marathon yang dapat membawa Ubaya bertahan dalam rotasi perputarannya dan persaingannya dengan kompetitor atau perguruan tinggi lain dan yang terakhir strategi pelari estafet yaitu kaderisasi SDM sebagai tahap kesinambungan agar pelaku-pelaku sejarah sekaligus sebagai pengelola atau pelaku organisasi Ubaya tidak punah di kemudian hari.

KESALAHAN YANG HARUS DIHINDARI

Tahap akhir dari prinsip manajemen adalah evaluasi. Diharapkan Manajer atau pelaku organisasi menghindari beberapa kesalahan yang sering terjadi  misalnya pertama,, kesalahan Baconian , banyak manajer percaya bahwa usaha mereka berhasil dicapai karena harus bersifat empiris, lewat pengalaman atau pengamatan atau penginderaan. Mereka melupakan teori, konsep, ide, paradigma, praduga, hipotesis dan generalisasi. Semua itu mereka anggap sesuatu yang tidak penting,  dengan pengalaman saja mereka beranggapan sudah cukup dapat menjalankan organisasi dengan baik. Tentunya hal ini tidak mendidik dimana kita hidup dalam dunia kampus. Kedua, Jangan mempermasalahkan dikotomi, saat ini sering organisasi selalu meributkan dikotomi karyawan dan dosen, fungsional dan bukan fungsional,anggota senat dan bukan senat ,mana civitas dan bukan civitas academi hanya karena alasan prinsip struktur organisasi yang kaku. Hal ini akan memacu konflik yang mengarah ke masalah diskriminasi dalam organisasi. Ketiga, kesalahan  “Holisme” dimana manajer memilih suatu bagian penting dan menganggap bagian penting itu sudah mewakili keseluruhannya. Banyak organisasi yang sekarang ada membuat suatu kebijaksanaan hanya berdasarkan angket, survei, analisa, hipotesa dan melupakan kegiatan empiris lainnya. Pelaku organisasi tidak melihat,mengamati langsung apa yang terjadi  di lapangan. Bukankah situasi yang real cepat sekali perubahannya dan sekali lagi organisasi selalu terjebak dengan membuat keputusan yang berdasarkan satu bagian yang dianggap penting untuk dapat mewakili keseluruhannya. Keempat, jangan memandang Organisasi hanya karena factor “estetika” dengan mengumbar dan menonjolkan kemegahan,kekayaan,keindahan  saat ini karena bisa melupakan kelemahan-kelemahan yang masih kita . Cobalah bagaimana memandang Ubaya sebagai unsur yang terus berkembang karena disana sini masih membutuhkan kesempurnaan. Kelima, pelaku organisasi melupakan kegiatan “Verifikasi” dalam membuat keputusan. Jangan mudah terjebak oleh sumber-sumber yang  tidak otentik dan  tidak kredible. Selalu lakukan pengamatan (kegiatan Empiris) dan hasilkan keputusan yang rasional dan logis (Deduksi).  Semoga dengan Visi The First University in Heart and Mind Ubaya tidak akan pernah melupakan sejarahnya dan memandang Ubaya sebagai organisasi yang menghargai pelaku-pelaku di dalamnya, menghargai waktu dan mempunyai makna sosial terhadap lingkungan di sekitarnya. Selamat Dies ke 39.

Oky Widyanarko, SE *)

AKUNTABILITAS SEBUAH PERPUSTAKAAN

MENUJU PERPUSTAKAAN DENGAN MANAJEMEN MODERN

OLEH

Oky Widyanarko 

ABSTRAK

Akuntabilitas dipandang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Proses Akuntabilitas sudah lama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan lembaga birokrat di pemerintahan dengan tujuan untuk dapat memastikan apakah perusahaan atau lembaga itu telah berhasil mencapai tujuan seperti yang direncanakan dalam strategi manajemennya . Ada tiga faktor penting dalam penilaian sebuah organisasi atau lembaga dalam kaitannya dengan akuntabilitas yaitu verifikasi penggunaan sumber daya yang tersedia, pencapaian target dan penilaian output yang dihasilkan.

Perpustakaan yang selama ini dianggap sebagai organisasi nirlaba kedepannya juga diharapkan mengikuti trend saat ini sebagai organisasi modern yang mempunyai tujuan dan strategi dalam pengembangannya. Diperlukan manajemen atau pengelolaan yang modern seperti perlunya perencanaan strategi, positioning perpustakaan, pengembngan produk dan strategi marketingnya , pengembangan SDM yang berkualitas sampai dengan masalah evaluasi atau akuntabilitas terhadap organisasi. Sebenarnya untuk organisasi seperti perpustakaan tidak boleh meremehkan apa arti akuntabilitas sebuah organisasi karena di dunia saat ini perusahaan hebat sekelas Boeing dan Microsoft pun tidak melupakan peran akuntabilitas organisasi yang hasilnya nanti dapat digunakan dalam penentuan strategi kebijakan perusahaan kedepan.

KONSEP  DAN ARTI AKUNTABILITAS

Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban ( BENVENISTE, Guy, : 1991). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat ( ARIFIYADI, Teguh,: 2008 ).

Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai accountable. Lalu apa bedanya dengan responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal,  manajeria dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimlementasikan standard-standard tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN YANG "ACCOUNTABLE"

Dalam definisi seperti yang telah dikemukakan di atas tuntutan terhadap perpustakaan sebagai organisasi publik tentunya tidak hanya sekedar menjadi “Responsibility Library” tetapi juga sekaligus “Accountable Library” atau perpustakaan yang bertanggungjawab kepada publiknya . Publik disini dapat diartikan sebagai pemakai (user), karyawan (pustakawan dan pekerja perpustakaan), pemilik perpustakaan (pemerintah, Yayasan, LSM dsb ) dan lingkungan dalam segala aspek yang berkaitan dengan operasional perpustakaan. Sehingga di masa datang perpustakaan dapat menjadi organisasi atau institusi yang mempunyai tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) atau penulis mempunyai gagasan baru dapat menjadi Library Social Responsibilty atau LSR dimana tolak ukurnya adalah dimilikinya identitas sebagai accountable library tadi. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas terhadap perpustakaan saat ini mungkin perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah dapat dijadikan contoh.  Regulasi dari pemerintah berupa Peraturan  Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dapat menjadi pedoman perpustakaan-perpustakaan birokratis atau milik negara sebagai acuan atau tolak ukur  sebuah “library accountable” . Meskipun secara umum di dunia kepustakawanan belum dikenal standar akuntabilitas khusus bagi pengelolaan perpustakaan namun beberapa perpustakaan di luar negeri banyak mengadopsi ukuran-ukuran akuntabilitas seperti AA1000, Global Reporting Initiative, Verite, SA800,iSO14000 dan iSO9001. ISO 9001 lebih dikenal di Indonesia sebagai standar manajemen mutu pengelolaan organisasi. Penerapan ISO di organisasi berguna untuk :

INDIKATOR AKUNTABILITAS PERPUSTAKAAN

Menurut Guy Benveniste dalam bukunya yang berjudul Birokrasi ada 3 jenis intervensi akuntabilitas dalam sebuah organisasi yang dapat dipakai oleh sebuah perpustakaan

1.  Pertama, berkaitan dengan verifikasi penggunaan sumber-sumber organisasi. Sumber-sumber organisasi seperti halnya perpustakaan dapat berupa modal atau anggaran, sumber daya manusia ( pustakawan dan pekerja perpustakaan ), sarana dan prasarana yang meliputi gedung perpustakaan dan fasilitasnya. Pembuatan laporan keuangan secara rutin yang telah diaudit dengan standar akuntansi yang diakui pemerintah atau internasional oleh pihak yang capable. Indikator lainnya tentu dari hasil assesment atau penilaian oleh Badan akreditasi yang diakui pemerintah misalnya Badan Akreditasi Nasional (BAN) Departemen Pendidikan Nasional. Untuk itu perpustakaan selalu dituntut untuk menyiapkan laporan tahunan yang tentunya selalu up to date.

2.      Mengacu pada target, program, implementasi dan evaluasi output tertentu yang diharapkan. Hal ini tentu berkaitan dengan strategi manajemen sebuah perpustakaan sehingga perencanaan program kerja, pengorganisasian atau konsolidasi, implementasi dan kontrol terhadap pelaksanaan program akan dievaluasi pada tahap akhirnya apakah sesuai dengan rencana atau tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh sebuah perpustakaan daerah meluncurkan produk perpustakaan keliling yang diharapkan tujuannya untuk membina minat baca anak-anak sekolah atau anak-anak di daerah pelosok. Tapi kenyataannya segmen yang dituju kurang tepat misalnya mahasiswa dan hanya terbatas di kota besar saja. Tentu saja hal tersebut telah menyimpang sehingga berpengaruh terhadap penilaian sebuah perpustakaan yang accountable tadi.

3.   Mengacu pada evaluasi eksternal terhadap output sebuah produk yang dihasilkan perpustakaan. Sebagai contoh apakah produk katalog online perpustakaan (OPAC) akan bernilai tinggi dimana keterbatasan akan sarana telekomunikasi sangat tinggi. Tentu produk tersebut tidak tepat dan bernilai rendah. Ketidakmampuan perpustakaan melihat kondisi pasar dalam hal ini user akan sangat berpengaruh. Tidak adanya fasilitas komputer dan sarana telekomunikasi akan membuat user atau pemakai memilih kembali pada katalog manual misalnya. Penilaian produk yang dihasilkan dari hasil program awal sebuah perpustakaan dapat dinilai dari respon pengguna perpustakaan. Jika pasar atau user sebuah perpustakaan antusias menerimanya hal ini dapat menjadi point tinggi bagi perpustakaan yang accountable tadi.

PENUTUP

Akuntabilitas sebuah perpustakaan dalam era kompetisi saat ini sangat berpengaruh pada  positioning perpustakaan, Jika indikator akuntabilitasnya baik maka pasar atau user akan merespon positif dan membuat posisi perpustakaan sebagai penyedia jasa yang capable atau dapat dipercaya sekaligus predictable atau dapat diperkirakan mutunya akan tetap kuat posisinya di pasar penyedia jasa informasi. Sebaliknya jika pasar atau pengguna merespon negatif maka perpustakaan harus segera berbenah diri dengan melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator dari akuntabilitas sebuah perpustakan yang bertanggungjawab kepada publiknya.

DAFTAR PUSTAKA

ARIFIYADI, Teguh, Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601, akses 12 Januari 2008

BENVENISTE, Guy, Birokrasi, Jakarta : Rajawali, 1991

INDONESIA, Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 1999

INDRANATA, Iskandar, Terampil dan Sukses Melakukan Audit Mutu Internal ISO 9001:2000 : Berdasarkan ISO 19011:2002, Bandung : Alfabeta, 2006

ISO, http://id.wikipedia.org/wiki/iso/, akses 16 Januari 2008

ISO 9001, http://id.wikipedia.ord/wiki/iso-9001, akses 16 Januari 2008        SALEH, Sirajudin H  & Aslam Iqbal, “Accountability”, Chapter I in a Book “Accountability The Endless Prophecy” edited by Sirajudin H Saleh and Aslam Iqbal, Asian and Pacific Develompent Centre, 1995.

SALIM, Peter dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi pertama, Jakarta : Modern English Press, 1991

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, akses tanggal, akses tanggal 12 Januari 2008

TROUT, Jack, Yang Terbaru tentang Strategi Bisnis Nomor Satu Dunia, Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 1997

Oky Widyanarko

PENDAHULUAN

Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan. Salah satu pasal yang terkenal dari deklari tersebut adalah :

"Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. -Pasal 1, Deklarasi Universal HAM"

JANJI YANG DINANTI DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Pada 11 Mei 2004, Presiden Megawati menorehkan janji akan meratifikasi Rome Statute of International Criminal Court (ICC) atau Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2008. Janji tersebut dituangkan secara formal dalam Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009.Sekarang kemudi pemerintahan telah beralih ke Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun janji yang sudah tersampaikan tetap melekat. Beberapa pihak diantaranya Ikatan Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Kontras telah mendesak agar pemerintah segera meratifikasi statuta Roma sejak awal pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhono. Bahkan saat ini desakan itu tidak lagi harus meratifikasi tetapi bagaimana memastikan pemerintah meratifikasi statuta Roma pada tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dalam RAN HAM dan merealisasikan janji-janji mantan presiden Megawati dan Presiden SBY. Banyak kendala dalam ratifikasi statuta ini bagi pemerintah, meskipun dalam skala prioritas RANHAM, persiapan untuk meratifikasi Statuta Roma baru akan dilaksanakan pada tahun 2008. Namun, rencana tersebut masih banyak memerlukan pertimbangan-pertimbangan lain. Menurut mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra yang juga merangkap sebagai Ketua RANHAM II pada waktu itu, Statuta Roma tidak mudah untuk diratifikasi. Sebab, ada beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meratifikasi Statuta Roma yang berisikan instrumen International Criminal Court (ICC). Salah satu hal yang tidak disetujui dalam Statuta Roma ini adalah peran dan kedudukan Jaksa Internasional. Yusril mengemukakan, kehadiran Jaksa Internasional bisa saja membawa masalah bagi kedaulatan negara. Bahkan jaksa Internasional bisa langsung masuk tanpa kompromi dengan negara yang bersangkutan. Inilah yang menurutnya dapat membahayakan bagi kedaulatan negara. Hak penuh bagi Jaksa Internasional untuk melakukan penyelidikan hanya berdasarkan dari laporan yang masuk ke ICC semata. Hal yang disampaikan Yusril senada dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Amerika Serikat untuk menentang Statuta Roma. Salah satu alasan AS bertolak belakang dengan Statuta Roma adalah ketidakpercayaan AS terhadap peran Jaksa Internasional. Pertimbangan-pertimbangan diatas dapat memperlambat langkah-langkah untuk meratifikasi Statuta Roma yang menjadi salah satu tonggak penghormatan HAM. Sebab, berdasarkan pasal 120 Statuta Roma, ratifikasi/aksesi tidak dapat direservasi. Artinya, untuk meratifikasi berarti menyetujui seluruh isi pasal tanpa terkecuali.

 
PERUBAHAN MENYELURUH

Ratifikasi Statuta Roma diharapkan akan membawa dampak pada penguatan dan perbaikan mekanisme pengadilan HAM. Ratifikasi Statuta Roma juga akan menjadikan dasar yang kuat bagi perlunya melakukan amandemen mendasar atas peraturan perundang-undangan tentang HAM, terutama UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang selama ini terbukti tidak efektif. Ratifikasi Statuta Roma tidak serta-merta akan membukakan jalan bagi sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC). Pasalnya, ICC secara tegas menyatakan dirinya tidak berlaku secara retroaktif atau berlaku surut. ICC hanya berkenan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku (entry into force). Statuta Roma mulai dinyatakan berlaku sejak 1 Juli 2002, setelah 60 negara menyerahkan instrumen ratifikasinya. Sehingga penundaan ratifikasi pemerintah karena kekhawatiran kasus-kasus pelanggaran berat yang terjadi di Indonesia sebelum 2002 seperti kasus Tanjung Priok, Timor-Timor, DOM Aceh, Papua akan dipermasalahkan tidak beralasan. Sebenarnya secara diplomasi, ratifikasi sendiri tidak tepat digunakan oleh Indonesia karena Indonesia bukan salah satu negara yang ikut menandatangani ketika Statuta Roma dideklarasikan.  Menurut Deplu, Indonesia bukanlah salah satu negara penandatangan Statuta Roma. Artinya, untuk menjadi negara peserta pada Statuta Roma maka proses pengesahan yang harus ditempuh adalah aksesi bukan ratifikasi seperti yang selama ini didengungkan banyak kalangan. Walaupun dampak hukumnya sama seperti ratifikasi. Dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengenal aksesi bersama-sama dengan ratifikasi, penerimaan dan penyetujuan sebagai metode pengesahan sebuah perjanjian internasional. Lebih lanjut pada bagian penjelasan dikatakan bahwa aksesi adalah metode pengesahan yang ditempuh apabila negara tersebut tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Terlepas dari metodenya, bahwa pengesahan Statuta Roma tetap dipandang penting oleh pemerintah. Pengesahan Statuta Roma berarti akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pendukung utama keadilan internasional. Kontribusi Institusi Internasional seperti ICC penting karena akan melengkapi ketentuan-ketentuan nasional yang sudah ada.

PENUTUP

Semoga apa yang dicita-citakan oleh pencetus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pada 10 Desember  1948,  melalui Majelis Umum PBB menjadi kenyataan . Melalui deklarasi tersebut masyarakat dunia bersepakat untuk menghormati HAM berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan pluralisme. Deklarasi ini mewajibkan semua orang memajukan penghormatan dan menjamin pelaksanaan HAM yang bersifat universal. Dalam siaran Persnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa peringatan hari HAM menjadi momen penting untuk merefleksikan, melihat kembali, pelaksanaan HAM selama setahun. Pada tahun 2007 masih banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang Sipil Politik (Sipol) maupun bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).  Di bidang Sipol masih terjadi kasus kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan lain-lain. Di bidang Ekosob masih belum terpenuhinya hak dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan yang layak, hak atas kesehatan dan pendidikan yang masih terabaikan. Juga masih sering terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat adat. Secara umum perkembangan HAM di Indonesia tahun 2007 masih memprihatinkan. Padahal Indonesia sudah meratifikasi dua kovenan yaitu Kovenan Sipol (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Ekosob (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights). Pelanggaran HAM masih saja terjadi hampir di semua bidang. Kenyataan seperti ini menunjukkan HAM masih sekadar retorika, hanya menjadi ucapan lisan yang menyenangkan, tapi praktik pelaksanaan untuk mewujudkannya masih pahit dan getir.

Daftar Pustaka

Birokrasi Anggaran Dikhawatirkan Menghambat Ratifikasi Statuta Roma, http://hukumonline.com/detail.asp?id=16685&cl=Berita,   akses tanggal 10 Mei 2007

Belum Ratifikasi Statuta Roma, Tentara AS Sulit Diadili di ICC, http://hukumonline.com/detail.asp?id=7717&cl=Berita,  akses tanggal 28 Maret 2003Hari Hak Asasi Manusia, http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Hak_Asasi_Manusia, akses tanggal 10 Desember 2007

Ratifikasi Statuta Roma Masih Diperdebatkan, http://hukumonline.com/detail.asp?id=10882&cl=Berita,  akses tanggal 6 Agustus 2004

Siswanto, Arie, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005

Sesungguhnya Yahudi banyak mencemooh Rasulullah, baik ketika beliau hidup maupun sampai hari ini. Isu yang banyak disebarkan adalah Muhammad sesungguhnya hanya nabi palsu yang menjiplak Taurat dan agama yang dibawanya adalah Yahudi juga dengan mengatakan bahwa kiblat muslim sebenarnya adalah ke Yerusalem dan bukan di kota Makkah. Tetapi sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai syariat yang berbeda demikianlah Allah berfirman :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

[5:48] Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian421 terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu422, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Dengan perbedaan syariat itu maka muslim tidak sama dengan Yahudi maupun Nasrani sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Adil bagaimana ketika Yerusalem dijadikan Kiblat bagi umat Yahudi maka Muslimpun diberi Kiblat yang baru seperti firmannya :

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[2:148] Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan semua orang akan tahu kiblat muslim sebenarnya bukan ke Yerusalem tetapi ke Masjidil Haram di Kota Makkah , hal ini mematahkan anggapan orang-orang Yahudi bahwa Yerusalemlah atau Al-Quds adalah satu-satunya kiblat yang ditetapkan oleh Allah.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

[2:144] Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit96, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Yahudi sebenarnya tahu kiblat muslim memang dari Tuhannya tetapi memang karena kebusukan hatinya mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut. Tetapi begitulah itu merupakan tamparan dari yang Maha Kuasa buat mereka bahwa ada umat yang berbeda dan umat itu adalah pilihan Tuhan sendiri seperti dalam firmannya,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

[3:110] Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik.

PUSTAKAWAN DAN ORGANISASI PROFESI

Dalam UU Perpustakaan yang baru saja disahkan, profesi pustakawan sebagai pekerja perpustakaan mulai diakui eksistensinya baik oleh pemerintah maupun masyarakat, Meskipun kita belum tahu pasti apakah nantinya dalam pelaksanaan UU tersebut yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)  akan disebutkan secara lebih detail mengenai hak-hak yang akan diterima pustakawan beserta kewajibannya. Menengok kembali ke belakang dimana profesi ini ibarat jarum dalam sekam. Profesi pustakawan memang tidak terdengar di kancah pemberitaan  pers baik di media lokal maupun nasional. Profesi yang eksistensinya baru muncul pada tahun 1973 ketika berlangsungnya kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang pertama di Ciawi Bogor pada tanggal 5-7 Juli 1973 hampir tenggelam beritanya. Bandingkan dengan profesi-profesi lain seperti dokter, pengacara, jaksa, guru atau dosen. Bagaimana dengan pustakawan , ada apa gerangan dengan profesi yang satu ini, apakah masyarakat kita belum begitu mengenal atau malah mencibirkan profesi ini. Padahal pustakawan merupakan profesi yang langka dengan kompeten keilmuannya, sama halnya dengan profesi seperti arsiparis, arkeolog, astronomi, sosiolog yang merupakan profesi-profesi keilmuan langka . Berbeda kenyataannya di negera lain yang sangat menghargai profesi ini. Mereka disejajarkan dengan profesi yang lebih “mentereng” bahkan dengan dokter sekalipun. Sebagai contoh  di Amerika Serikat ,  ALA (American Library Association) yang merupakan perhimpunan organisasi perpustakaan dari seluruh negara bagian di sana setiap tahunnya dapat memberikan beasiswa kepada negara-negara lain khususnya negara berkembang atau dunia ketiga. Mereka menawarkan berbagai program bantuan seperti beasiswa studi lanjut pendidikan perpustakaan di Amerika Serikat, pemberian training kepustakaan,wadah perhimpunan perpustakaan dari seluruh negara bagian di Amerika Serikat, wadah perhimpunan para pustakawan dan pekerja perpustakaan (Library worker). ALA sendiri juga dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengatur masalah standarisasi perpustakaan, kepustakaan, pustakawan dan pekerja perpustakaan (Library worker) sehingga dijamin akan kompetensinya dan kualitasnya. Entah di negeri kita sendiri apa ada lembaga yang seperti itu karena kita masih melihat carut marutnya peran dan tugas perpustakaan nasional dan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)  yang masing-masing memposisikan dirinya  pada jalur yang berbeda dan tidak terikat satu sama lainnya.

KONDISI MASA LALU IPI

Bagaimanakah dengan peran pustakawan di negara kita ini, IPI sebagai organisasi yang menaungi profesi pustakawan memang belum maksimal dalam meningkatkan martabat pustakawan sebagai tenaga profesional yang dihargai masyarakat. IPI harus berubah dan mau merubah strateginya dalam mengembangkan profesi ini. Apa sebetulnya kendala yang dihadapi IPI, banyak kendala yang dihadapi antara lain kurang koordinasinya antar pengurus maupun cabang, vakumnya kegiatan yang berhubungan dengan kepustakaan dan kepustakawanan, rasa solidaritas yang kurang sesama anggota, belum semua pustakawan dan pekerja perpustakaan di Indonesia merupakan anggota IPI, masih adanya dikotomi pustakawan yang bernaung dalam “Pegawai Negeri” atau pustakawan yang berkarier di pemerintahan dan pustakawan non pemerintah atau swasta, tidak adanya dukungan pemerintah di daerah dalam mengembangkan perpustakaan, kepustakaan dan kepustakawanan. Apakah untuk mewujudkan agar profesi ini lebih diakui eksistensinya perlu campur tangan pemerintah. Jawabannya adalah pasti!. Tidak hanya itu IPI harus dikelola secara profesional dan dapat memposisikan diri sebagai organisasi yang kredibel dan prediktable. Tanggungjawab pemerintah juga untuk mengatur organisasi profesi pustakawan dengan  memberikan payung hukum atau perangkat  perundang-undangan.

MEMBANDINGKAN PUSTAKAWAN DENGAN GURU DAN DOSEN

Agar sebuah profesi tetap eksis dan bermartabat perlu didukung oleh payung hukum yang dilindungi oleh negara.Sebagai contoh sejak dikeluarkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah tidak membedakan profesi tersebut berdasar dimana lingkungan mereka bekerja, apakah mereka guru dan dosen negeri (PNS) atau guru dan dosen swasta. Profesi tersebut diberikan hak-hak yang pantas dan dihargai harkat dan martabatnya karena mereka selama ini telah menjalankan kewajibannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Konstitusi. Hak-hak yang diberikan pun tidak membedakan apakah mereka dari golongan PNS atau swasta. Jika memenuhi semua persyaratan, mereka dapat diberi berbagai macam tunjangan, hak cuti bahkan diberi perlindungan keamaanan selama mereka bertugas.  Pada pasal 51 sampai dengan 59 UU No. 14 tahun 2005 misalnya seorang dosen dapat mendapat tunjangan kehormatan, cuti, pengembangan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dsb. Seharusnya Profesi Pustakawan pantas iri juga, bukankah pustakawan selama ini dikenal sebagai profesi yang menunjang tugas guru dan dosen dalam proses pendidikan. Dengan tidak diaturnya secara utuh perihal profesi pustakawan dalam UU No. 43 tahun 2007 yang baru saja disahkan menjadi UU tentang Perpustakaan,  kelihatannya profesi ini masih dianggap sebelah mata di negeri kita sendiri. Beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah selama ini (lihat Perpres RI No. 40 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Arsiparis dan Pustakawan) memang mengatur profesi tersebut tapi hanya sekedar pemberian tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  sedangkan bagi mereka yang mengabdikan diluar pemerintahan tidak diatur secara mengikat, bagaimana dengan hak-hak lain seperti perlindungan profesi selama mereka bekerja, hak pengembangan pendidikan profesi ke jenjang yang lebih tinggi, hak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup, hak otonomi keilmuan, dan hak berserikat. Justru dikeluarkannya Perpres RI No. 40 tahun 2006 yang hanya berlaku dan dikhususkan pada pustakawan yang menjalankan tugasnya di birokrasi atau berkarir sebagai pegawai negeri sipil ( PNS ) semakin nampak dikotomi antara pustakawan pemerintah dan “pekerja Perpustakaan” di luar pemerintah. Mengapa penulis menyebut pekerja perpustakaan di luar pemerintah karena  sebelum RUU Perpustakaan yang diajukan pemerintah disahkan oleh DPR bulan Oktober 2007 lalu belum ada peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur secara kompleks mengenai profesi ini. Secara nomenklatur sebutan pustakawan sebenarnya berlaku umum tidak mengenal dikotomi pemerintah atau non pemerintah, tapi kenyataannya semua peraturan resmi mengenai pustakawan yang dikeluarkan pemerintah cenderung menguntungkan pustakawan dalam birokrasi. Sedangkan nasib  pustakawan yang bekerja di swasta, pemerintah sepertinya merasa belum terlalu “urgen” untuk mengaturnya. Pustakawan non pemerintah yang selama ini banyak bekerja di sektor swasta misalnya jangan berharap mereka mendapat tunjangan fungsional seperti rekan-rekan mereka di pemerintahan, kompensasi yang mereka terima pun harus sama dengan pekerja biasa yang tidak memiliki keahlian apapun.  Alangkah gembiranya jika harapan kita profesi pustakawan dapat dihargai dengan UU dimana diatur masalah hak dan kewajiban sebagai seorang profesional yang melayani masyarakat tanpa memandang lingkungan mereka bekerja. Mungkin masih jauh harapan itu tapi bukan berarti itu hal yang mustahil jika kemudian IPI sebagai lembaga bernaungnya para pustakawan berusaha memperjuangkan UU profesi itu atau paling tidak dapat mengusulkan kepeda pemerintah dalam pembuatan peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dijabarkan lagi secara lebih kompleks mengenai hak dan kewajiban profesi pustakawan.

PROFESI PUSTAKAWAN KEDEPAN

Pustakawan memang tidak seharusnya menuntut akan hak-haknya saja tetapi juga dibebankan akan kewajibannya terhadap negara dan masyarakat. Jika Profesi ini menginginkan  dihargai sebagai profesional maka perlu ada regulasi mengenai sebutan pustakawan tersebut dan apa saja hak dan kewajibannya. Bagaimanakah dengan kualifikasi pustakawan saat ini, apakah juga sudah memenuhi standar kompetensi seperti juga yang dipersyaratkan UU terhadap guru dan dosen misalnya. Kualifikasi akademik belum menjamin bahwa tenaga pustakawan  dapat menjadi tenaga profesional yang berkompeten, Alangkah baiknya jika perlu adanya sertifikasi bagi pustakawan . Lihat saja bagaimana di sekolah dasar dan menengah kita masih rancu menentukan status apakah ia seorang guru atau pustakawan. Jika guru, mereka selama ini hanya bertugas di perpustakaan dan tidak pernah sekalipun mengajar, sedangkan jika disebut pustakawanpun tidak tepat karena kualifikasi akademik mereka tidak  berasal dari latar belakang ilmu perpustakaan atau dokumentasi. Hingga sering ada sebutan “guru pustakawan” , bukannya guru pelajaran ilmu perpustakaan tapi karena mereka bekerja di sekolah tapi tidak mengajar hanya sekedar menjadi pelayan informasi di perpustakaan sekolah . Masih mujur nasib pustakawan yang bekerja di perguruan tinggi, meskipun  bekerja di luar pemerintahan atau swasta , ada beberapa Perguruan tinggi swasta yang mengadopsi aturan pemerintah mengenai pengakuan pustakawan sebagai tenaga kerja profesional di bidangnya, sehingga kepadanya juga diberikan tunjangan fungsional seperti rekan-rekan mereka yang bekerja sebagai PNS , meskipun nilai nominalnya lebih kecil. Tapi ada juga lapangan kerja di luar pemerintah yang sama sekali tidak mengakui eksistensi profesi ini bahkan tidak mengenal sama sekali sebutan pustakawan. Mereka yang bekerja meskipun memiliki kualifikasi perpustakaan, kepustakaan dan kepustakawanan hanya diberi pengakuan sebagai tenaga administrasi saja atau dikenal sebagai pekerja perpustakaan. Hak mereka seperti tunjangan fungsional tidak diberikan.

Pemberian apresiasi terhadap suatu profesi sebaiknya juga diperhatikan oleh pemerintah nantinya dalam pembuatan peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU  No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang baru saja disahkan bersama DPR bulan Oktober lalu. Regulasi yang dibuat diharapkan memuat persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pustakawan. Persyaratan tersebut berupa kualifikasi secara akademik dan sertifikasi yang berlaku secara umum. Di beberapa negara maju untuk dapat disebut sebagai seorang profesional tidak begitu mudahnya, syarat pertama memang harus memiliki keilmuan yang kompeten  dengan dibuktikan memiliki ijasah ilmu perpustakaan atau ilmu pengelolaan dokumentasi dari sekolah atau lembaga yang terakreditasi oleh pemerintah. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang telah membuka program studi atau jurusan ilmu perpustakaan dan manajemen informasi baik setingkat Diploma tiga (D3),Strata satu (S1) dan setingkat magister (S2) sebut saja UI di Jakarta, Unpad dan UNINUS di Bandung, Unair di Surabaya, UGM dan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Undip di Semarang dan UNS di Solo. Syarat berikutnya pustakawan harus memiliki sertifikat yang telah disahkan pemerintah dan diakui baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut , seseorang harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi bisa diadakan cukup sekali atau diatur dalam periode tertentu misalnya setahun sekali oleh lembaga atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Materi yang diujikan dapat berupa kompetensi pedagogic, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial  Dalam hal ini IPI atau Perpustakaan Nasional dapat ditunjuk UU sebagai badan atau lembaga yang  mempunyai otoritas sertifikasi pustakawan. Pustakawan yang lulus uji sertifikasi nantinya layak menyandang sebutan pustakawan, mendapat hak tunjangan fungsional, hak perlindungan profesi, hak pengembangan profesi, tanpa membedakan apakah mereka bekerja di lingkungan pemerintahan atau di swasta.

HARAPAN BARU

Kita berharap semoga UU tentang perpustakaan tidak hanya menjadi ajang legitimasi suatu bentuk lembaga perpustakaan saja tapi juga mengatur pemberian apresiasi SDM dalam hal ini pustakawan  dan pekerja perpustakaan (Library worker) yang bekerja di lingkungan tersebut tanpa membedakan mereka bekerja pada pemerintah ataupun swasta karena tujuan mereka adalah mulia sebagai tenaga penunjang pendidikan (akademik) dimana seharusnya mereka disejajarkan dengan profesi lainnya di dunia pendidikan seperti guru, dosen, laborat, dan peneliti. Mereka juga mempunyai kode etik dan dengan kode etik pustakawan ini,” setiap pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa profesi mereka adalah profesi yang terutama mengemban tugas pendidikan dan penelitian” diharapkan pekerja di bidang kepustakaan ini dapat bekerja secara profesional di bidangnya seperti halnya beberapa profesi lain yang selama ini sudah diakui negara berdasarkan UU dan Pustakawan dapat mengisi lembaran  baru dalam kiprahnya membangun bangsa dan negara Indonesia. Selamat datang UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Semoga saja pemerintah tidak melupakan profesi tersebut.

Daftar Bacaan :

• HARAHAP, Basyral Hamidy, Kiprah Pustakawan : Seperempat Abad Ikatan Pustakawan Indonesia 1973-1998, Jakarta : Pengurus Besar IPI, 1998.

• INDONESIA, Guru dan Dosen : UU RI No. 14 tahun 2005, Bandung : Fokusmedia, 2006

• http://www.ala.org/ala/proftools/professional.htm, akses 20 Nopember 2007

• http://www.antara.co.id/arc/2007/10/2/dpr-setujui-uu-perpustakaan/, akses 20 Nopember 2007

• http://hukumonline.com/detail.asp?id=17729&cl=Aktual, akses 20 Nopember 2007

• http://www.pnri.go.id/uploaded_files/homepage_folders/highlight/ruu_perpustakaan/index.htm, akses 20 Nopember 2007